Jakarta, 3/6/2013; Menteri Nuh harusnya tidak perlu mengeluarkan pernyataan yang sifatnya tendensius terhadap sikap FPKS yang meminta agar pemerintah tunda Kurikulum 2013 diterapkan tahun ini, karena hal tersebut dapat menimbulkan kontra produktif dalam upaya membangun mutu pendidikan nasional.
Demikian dikatakan Ahmad Zainuddin, menanggapi pernyataan mendikbud di media masa awal pekan ini. Seperti diketahui, mendikbud mengatakan "Saya tidak habis pikir, karena PKS itu partai koalisi, padahal PDIP yang oposisi justru menerima tanpa catatan, apalagi Kurikulum 2013 juga menekankan kompetensi sikap," kata Nuh di Surabaya seperti dilansir dari Antara, Minggu (2/6).
Menurut Zainuddin, persoalan koalisi di pemerintahan bukan berarti menghilangkan sikap kritis partai koalisi dalam rangka mengawal suatu kebijakan agar dapat terlaksana dengan optimal.
Lagi pula kenapa hanya sikap PKS yang disorot, sedang sikap PPP dan PAN pun sesungguhnya meminta penundaan kurikulum agar tidak dilaksanakan pada tahun ini. “Jelas ada diskriminasi dalam lontaran pernyataan Nuh dalam menyikapi dinamika pandangan masing-masing fraksi di komisi X,” ungkapnya.
Zainuddin menyesalkan tudingan yang dilontarkan Nuh terhadap sikap FPKS dalam kurikulum 2013. Pasalnya arus penolakan kurikulum itu juga datang dari para pemangku pendidikan seperti guru dan pejabat dinas yang disampaikan ketika kunker komisi X ke daerah, juga para pakar pendidikan yang disampaikan ketika rapat dengar pendapat dan berbagai forum diskusi dengan komisi X.
Ditambahkan Zainuddin, sepertinya kemendikbud tidak menerima adanya masukan dan saran dari berbagai pihak termasuk sikap dan pandangan dari fraksi kami. Untuk hal ini biarkan masyarakat yang akan menilai tentang apa yang di sampaikan oleh pemerintah tersebut.
Sejak awal Zainuddin menjelaskan bahwa FPKS tidak memungkiri adanya pengembangan kurikulum yang mutlak dilakukan demi meningkatkan kualitas pendidikan nasional dan untuk  menghadapi tantangan globalisasi. Akan tetapi tambahnya, upaya pengembangan kurikulum tersebut harus disertai dengan persiapan yang matang sebelum diterapkan ke publik.
Sikap FPKS sangat jelas meminta agar implementasi kurikulum baru ditunda hingga tahun 2014. Kemdikbud diminta selama kurun waktu satu tahun ke depan untuk lebih memaksimalkan penyelesaian seluruh persiapan terkait kurikulum baru tersebut. "Ini harus dilakukan agar persiapan kurikulum dapat di lakukan dengan optimal,”jelas Zainuddin.
Lebih lanjut legislator dari dapil DKI 1 Jakarta ini menegaskan bahwa ada tiga alasan utama penyebab kenapa FPKS minta penundaan kurikulum baru tersebut, yaitu ;
Pertama, besaran anggaran dan sekolah sasaran yang diajukan kemendikbud selalu berubah-ubah mengindikasikan ketidaksiapan dan ketidakmatangan pemerintah dalam rencana pelaksanaan kurikulum baru.
Kedua, daya dukung operasional seperti dokumen kurikulum, buku dan juga upgrading guru belum disiapkan dengan baik.
Ketiga, setiap penerapan kurikulum baru harusnya dilakukan uji coba terlebih dahulu sebelum di launching ke publik.
Olehnya itu, sikap FPKS tetap berada dalam koridor sebagai mitra pemerintah yang selalu mengawal dan mengawasi kebijakan yang sudah ditetapkan agar nantinya sesuai dengan semangat untuk meningkatkan kualitas mutu pendidikan nasional," tutup Zainuddin.